Lompat ke isi

Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta

Tambah pranala
Ini adalah artikel bagus. Klik untuk informasi lebih lanjut.
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Joko Widodo
Potret resmi, 2012.
Gubernur DKI Jakarta ke-16
Masa jabatan
15 Oktober 2012 – 16 Oktober 2014
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
WakilBasuki Tjahaja Purnama
Sebelum
Pendahulu
Fauzi Bowo
Fadjar Panjaitan (Pelaksana Tugas)[1]
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir21 Juni 1961 (umur 63)
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Partai politikPDI-P
Suami/istriIriana
AnakGibran Rakabuming Raka
Kahiyang Ayu
Kaesang Pangarep
AlmamaterUniversitas Gadjah Mada
PekerjaanPengusaha
Tanda tangan
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo melanjutkan karier politiknya sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah terpilih melalui pemilihan umum Gubernur Jakarta 2012. Sebelumnya, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Dalam pemerintahannya yang singkat sebagai seorang gubernur, kebijakan Jokowi di Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi busway.

Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.[2] Ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorail terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal cepat seperti MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil.

Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja.

Pemilihan umum 2012

Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22.
Lihat pula: Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012

Putaran I

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta[3] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur.[4] Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan.[5] Sebagai wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.[6]

Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran.[7] Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDI-P dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.[8] Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.[9]

Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua.[10] Hasil pilkada putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, dan Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara.[11] Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010[12] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.[13]

Putaran II

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,[14] termasuk Fauzi Bowo,[15] namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid[14] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.[16] Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.[17]

Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.[18] Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.[19] PKS meminta isu ini dihentikan,[20] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.[21] Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai".[22] Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.[23] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,[24] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,[25] Indra J Piliang dari Partai Golkar,[26] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.[27]

Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev,[28] pembentukan media center,[29] serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.[30] Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, tetapi mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.[31]

Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA,[32] isu kebakaran yang disengaja,[33] korupsi,[34] dan politik transaksional.[35]

Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,[36] 72,48% melawan 27,52% oleh INES,[37] 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,[38] dan 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.[39]

Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.[40] Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,[41] dan lima stasiun TV.[42] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,[43] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.[44] Akhirnya, pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.[45][46]

Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI.[47] Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan kemampuan Jokowi dalam mengatasi masalah ibu kota.[48]

Pasca pilkada

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta, tetapi dibantah oleh DPRD.[49] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,[50] karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.[51] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 34 tahun 2004, sehingga setelah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.[52]

Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda[53] dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.[54] Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.[55] DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05 miliar dalam Perubahan APBD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.[56]

Pengambilalihan sumber daya air

Lihat pula: Privatisasi air di Jakarta

Sebelum Jokowi, pengelolaan air minum dilakukan oleh dua operator utama, Aetra (PT Thames PAM Jaya) dan Palyja (PT PAM Lyonnaise Jaya). PT Aetra Air Jakarta mengelola, mengoperasikan, memelihara sistem penyediaan air bersih, dan melakukan investasi di wilayah timur Jakarta, sementara Palyja di bagian barat Jakarta. Pemegang saham Aetra adalah Acuatico Pte Ltd dengan kepemilikan sebesar 95 persen dan PT Alberta Utilities sebesar 5 persen. Sementara Palyja melayani pasokan air bersih ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta sebagian wilayah Jakarta Utara dan Pusat. Palyja dimiliki Astratel Nusantara sebesar 49 persen, dan Suez Environment sebesar 51 persen. Keduanya memegang kontrak dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola air di Jakarta.

Karena dianggap tidak mampu menyediakan pelayanan yang prima, maka Jokowi dan Ahok sejak awal sudah mengincar pengambilalihan pengelolaan air minum Jakarta agar lebih mudah diawasi dan dikontrol, tetapi niat ini terganjal penalti yang harus dibayar oleh pemerintah Pemprov jika memutus kontrak di tengah jalan.[57] Maka usaha tersebut dilakukan dengan cara lain yaitu dengan membeli saham kedua perusahaan tersebut melalui dua BUMD milik Pemerintah Provinsi, yaitu PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Keduanya akan berusaha mengambil alih kepemilikan saham Palyja dengan rencana PT Pembangunan Jaya akan membeli sebanyak 51 persen saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen saham Astratel. Namun sayangnya Palyja masih berstatus digugat oleh LBH karena usaha privatisasi air yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga akuisisi ini masih menunggu keputusan pengadilan [58]

Pada tanggal 10 April 2014, Jokowi menyatakan bahwa telah ditemukan titik terang pengambilalihan ini, karena pemerintah provinsi telah menemukan kata sepakat dalam menguasai kembali pengelolaan air minum. Kedua pihak merasa memiliki tujuan sama agar tidak terjadi privatisasi sumber daya air, hanya caranya saja yang berbeda. Jika pihak LBH dan LSM melalui gugatan hukum, maka Pemprov melakukan upaya pengambilalihan secara business to business. "Positif, sudah ketemu titiknya. Karena semangatnya sama. Tujuan sama agar pengelolaan air diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini BUMD kita," kata Jokowi, usai menggelar pertemuan dengan koalisi di Balai Kota DKI Jakarta.[59]

Setelah pengambilalihan Palyja berjalan lancar, Pemprov DKI juga memberikan sinyal akan mengambil alih Aetra dengan cara serupa.[60]

Peningkatan upah minimum provinsi

Pada 24 Oktober 2012, terjadi unjuk rasa di Balai Kota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.[61] Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,[62] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.[63]

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.[64] Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.[65]

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, tetapi masih layak untuk dinikmati pekerja.[66]

Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta,[67] sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 juta angka mati[67] dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah[68] dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, tetapi akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013[69]

Pembenahan transportasi umum

Pada tanggal 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun.[70] Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan jalur hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer.[71] Selain itu, pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana akan mengadakan seribu bus untuk jalur Transjakarta.[72] Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari Tiongkok didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.[73] Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebastugaskan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristiono dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya.[74] Selanjutnya pemesanan armada Transjakarta akan banyak melalui sistem E-Katalog, bukan lagi lelang.

Pendirian PT Transjakarta

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta, maka mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan demikian posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai Unit Pelaksana di bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel, termasuk saat pengadaan armada.[75]

Rencana akuisisi Perum PPD

Sebelumnya, Pengangkutan Penumpang Djakarta atau PPD adalah BUMN berbentuk perusahaan umum yang berada di bawah Kementerian Negara BUMN. Karena dianggap memiliki banyak aset dan armada yang menguntungkan pengelolaan transportasi, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pengambilalihan PPD, dengan salah satu syaratnya adalah pelunasan hutang PPD yang cukup besar, Rp 170 Miliar. Namun Basuki Tjahaja Purnama menganggap pelunasan utang ini sebanding dengan manfaat yang akan didapat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, proses pengambilalihan ini berbelit karena pemerintah pusat tidak memperlihatkan respon serius atas tawaran ini. Menteri BUMN, Dahlan Iskan sendiri sebenarnya sudah menyetujui pengambilalihan ini.[76]

Pengandangan Metromini dan Kopaja

Setelah banyaknya kecelakaan yang menimpa Metromini dan Kopaja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperketat aturan mengenai fasilitas keselamatan minimal yang dimiliki, antara lain rem, bodi keropos, speedometer, lampu, dan kaca jendela. Jika tidak bisa menunjukkan fasilitas tersebut, maka bus sedang tersebut dikandangkan.[77]

Tindakan pengandangan ini mengundang protes dari sopir Metromini yang merasa mata pencariannya terancam. Pada 29 Agustus 2013, puluhan sopir Metromini memarkirkan armadanya di jalanan di depan Balai Kota dan berdemo memprotes kewajiban peremajaan angkutan. Selain itu Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan saat itu, dianggap menyakiti hati para sopir karena membuat pernyataan bahwa Metromini sudah tidak diperlukan lagi di Jakarta. Mereka menuntut armada yang dirazia dikembalikan, tetapi ditolak.[78]

Para sopir yang merasa tidak didengarkan kemudian merusak pagar balai kota dan memecahkan kaca Bus Kopaja dan Transjakarta. Karena keberingasannya, Gubernur dan Wakil Gubernur menolak menemui dan mengomentari pengaduan mereka. Para pelaku pengrusakan diancam dilaporkan ke polisi karena sudah mengarah kepada tindakan pidana.[79]

Peluncuran bus tingkat wisata

Pada tanggal 24 Februari 2014, Jokowi meluncurkan bus tingkat wisata. Bus tingkat dengan kapasitas 60 penumpang ini dapat dinikmati secara gratis dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik Jakarta kepada wisatawan. Bus ini beroperasi setiap hari dari pukul 09.00 hingga pukul 19.00 dengan rute dari Pasar Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia.[80]

Enam ruas jalan tol dalam kota

Artikel utama: Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta

Proyek enam ruas jalan tol diwariskan sejak zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo, tetapi baru mencapai peresmian kesepakatan antara pihak swasta dengan Kementerian Pekerjaan Umum sesaat sebelum Fauzi Bowo mengakhiri masa jabatannya, serta sudah ditentukan pemenang tendernya. Sehingga walaupun ditentang banyak warga, dan Jokowi pernah menentang proyek ini, tetapi ia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya.[81][82]

Jokowi sempat memperlambat eksekusi proyek ini dengan meminta masukan warga, pengamat, pakar, Kementerian PU, investor, konsorsium pada 15 Januari 2013,[83] namun kemudian Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan bahwa tidak ada ada lagi istilah 6 ruas tol. Yang ada adalah integrasi seluruh tol lingkar dalam Jakarta dan dilengkapi dengan jalur bus layang.[84] Pihak swasta menyetujui permintaan mengadakan fasilitas transportasi umum di sepanjang tol.[85]

Penentangan mobil murah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, pemerintah pusat Indonesia berencana mengembangkan program mobil murah. Joko Widodo menentang keras program ini karena menurutnya program ini akan memperparah kemacetan di Jakarta.[86] Menurutnya, yang sepatutnya digalakkan adalah pengadaan transportasi massal yang murah, aman, dan nyaman.[86] Ia pun menyurati Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono untuk mempertanyakan kebijakan ini.[86]

Rotasi jabatan

Selama dua tahun menjabat, Jokowi melakukan banyak sekali pengubahan posisi birkorat. Di antaranya lurah dan camat melalui lelang jabatan, serta wali kota, kepala suku dinas dan dinas melalui pemberhentian dan penunjukan.[87]

Lelang jabatan

Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.[88]

Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan sistem lelang jabatan.[89] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini, tetapi akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.[90]

Keefektifan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan.[91] Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya tertangkap melakukan mark-up anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.[92]

Polemik Lurah Susan

Salah satu lurah yang terpilih dalam proses lelang jabatan adalah Susan Jasmine Zulkifli. Ia terpilih untuk menjabat di wilayah Lenteng Agung. Namun, penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama Islam.[93] Kontroversi ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan.[93] Namun, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerja para lurah.[93]

Penggantian kepala dinas

Jokowi tercatat mengganti para kepala dinas di Jakarta. Yang paling disorot antara lain Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan Unu Nurdin Kepala Dinas Kebersihan DKI. Ketiganya ditempatkan ke posisi baru dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2), bersama dengan empat orang lainnya.[94]

Masalah banjir

Mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal.[95] Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya.[96]

Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI (Jakarta Emergency Dredging Innitiative) dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri.[97] Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, tetapi luas genangan berkurang.[98]

Pengumuman status darurat banjir

Dalam menghadapi banjir tahunan Jakarta 2013 dan 2014, Jokowi mengumumkan status tanggap darurat banjir yang memungkinkan Gubernur mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk mengatasi bencana.[99]

Rekayasa cuaca

Untuk mengalihkan jalur hujan yang melewati Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, dan BPPT melalui penaburan garam NaCl agar hujan turun jauh dari Jakarta. Pada tahun 2013 proyek ini cukup berhasil mengurangi curah hujan, tetapi pada tahun 2014 sedikit terhambat akibat lambatnya pengesahan APBD dan perbedaan pola curah hujan dibanding tahun lalu.[100]

Pembenahan saluran air

Melalui paket Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), Pemerintah Provinisi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bank Dunia melakukan perawatan atas sistem saluran air di Jakarta yang berhubungan dengan kondisi banjir di Jakarta dengan total dana US$ 135.500.000. Program ini sempat memanas karena Basuki Tjahaja Purnama memprotes lambannya program yang dirancang oleh Bank Dunia sehingga menuntut eksekusi lebih cepat. Jika Bank Dunia tidak bersedia, ia mempersilakan Bank Dunia menarik bantuannya. Permintaan ini dipenuhi oleh Bank Dunia.[101]

Kali dan waduk yang menjadi target pembenahan melalui program JEDI antara lain Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol – Sekretaris, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III, Situ Mangga Bolong, Situ Babakan, Situ Rawa Dongkal dan Situ Cipondoh.[102]

Normalisasi Waduk Pluit

Artikel utama: Waduk Pluit

Normalisasi Waduk Pluit menandai perbaikan sistem pengendalian banjir di Jakarta. Ditandai dengan pembongkaran sendiri hunian di bantaran oleh warga pada bulan Maret 2013. Awalnya relokasi berjalan lancar. Namun kemudian sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga menolak dipindahkan, bahkan sampai memunculkan insiden pelaporan ke Komnas HAM. Melalui diplomasi makan siang, beberapa warga mulai terbujuk dan perlahan pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.[103]

Normalisasi Waduk Ria Rio

Artikel utama: Waduk Ria Rio

Normalisasi Waduk Ria Rio juga sempat mendapat hambatan dari warga dan pemilik tanah akibat adanya sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dengan PT Pulomas Jaya. Warga sempat melakukan blokir, tetapi dibujuk untuk mau secara sukarela pindah ke rumah susun yang layak. Sementara untuk sengketa lahan, awalnya disepakati diselesaikan di pengadilan, tetapi kemudian pemilik tanah memberi kesempatan negosisasi penggantian harga lahan yang akan dikeruk sebagai waduk.[104]

Jokowi menjanjikan akan membangun Opera House berkapasitas 9000 seluruhnya bertempat duduk di tepi Waduk Ria Rio.[105]

Pandangan luas dari Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Normalisasi Waduk Tomang Barat

Artikel utama: Waduk Tomang

Waduk Tomang Barat awalnya dipenuhi ledakan populasi eceng gondok yang memperparah pengendapan dan sekaligus menggusur habitat alami yang sudah lebih dulu ada di sana. Maka dari itu pada November 2013 Waduk Tomang Barat dikeruk hingga kembali ke kedalaman yang seharusnya dan populasi eceng gondok dihilangkan dengan biaya Rp 2 miliar.[106]

Normalisasi Waduk Rawa Bambon

Waduk Rawa Bambon awalnya hanya berupa rawa kecil di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, yang sering tergenang saat hujan lebat terjadi di sekitar Jakarta Timur dan selatan. Akibatnya warga sekitar terus-menerus mengalami banjir. Kemudian Pemprov DKI Jakarta memutuskan waduk ini dikeruk hingga kedalaman 6 meter dan dilengkapi taman seperti Waduk Ria Rio dan Pluit. Berbeda dengan Waduk Pluit dan Ria Rio, lahan sekitar Waduk Rawa Bambon relatif tidak bermasalah sehingga penuntasannya diharapkan bisa lebih cepat [107]

Normalisasi Kali Pesanggrahan

Artikel utama: Kali Pesanggrahan

Karena kecilnya kapasitas dan buruknya pemeliharaan, hingga November 2012, Kali Pesanggrahan masih meluap dan merendam 2 RT di Ulujami.[108] Sebenarnya pada tahun Desember 2010 telah ditargetkan normalisasi kali dari debit 50 meter kubik menjadi 115 meter kubik, tetapi masih terus tertunda akibat proses lelang yang terlalu lama. Pada masa Agustus hingga Oktober 2010 tercatat Kali Pesanggrahan telah tiga kali jebol akibat derasnya air dan sudah tuanya dinding tanggul.[109]

Program normalisasi Kali Pesanggrahan kembali dilanjutkan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)[110] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PU pada akhir tahun 2013 hingga 2014,[111] serta didukung oleh proyek pembangunan sodetan Kali Pesanggrahan untuk meluruskan aliran kali di sekitar ITC Cipulir,[112] serta pembangunan waduk di sekitar Jakarta Selatan untuk menyimpan air di hulu agar tidak membebani sungai-sungai di hilir Jakarta.[113][114]

Pengerjaan waduk sempat terhenti karena keberatan warga atas nilai ganti rugi, tetapi diselesaikan dengan perundingan langsung dengan Jokowi.[115]

Penataan permukiman kumuh

Pembenahan permukiman dilakukan melalui dua cara, yaitu relokasi ke rumah susun dan pembenahan melalui program kampung deret.[116]

Kampung deret

Program yang cukup menonjol dari Jokowi adalah kampung deret. Program ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan Kampung Deret yang sering mendapat sorotan antara lain Tanah Tinggi, Cipinang Besar Selatan, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu, pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni 2014.[117]

Pembangunan dan relokasi ke rumah susun

Rumah susun menjadi solusi utama untuk relokasi dalam jumlah besar. Selama Banjir Jakarta 2013, Warga Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pakin, misalnya, direlokasi antara lain ke Rumah Susun Pinus Elok, Rumah Susun Marunda, Rumah Susun Tambora, dan lainnya. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 100 rumah susun baru tahan gempa untuk menampung relokasi lainnya.

Selain membangun sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga menerima hibah dari berbagai Kementerian dengan syarat mau memperbaikinya.[118][119]

Relokasi warga penghuni waduk

Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio.[120] Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur,[121] akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.[122]

Pembenahan pendidikan dan kesehatan

Jokowi sedang menyalami Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

Program besar yang diluncurkan pada masa Jokowi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Sehat sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan oleh pemprov sehingga memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak, sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak mampu agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan.

Kartu Jakarta Sehat

Artikel utama: Kartu Jakarta Sehat

Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.

Sejak diluncurkan pada 10 November 2012,[123] Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012.[124] Saran lain datang dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.[125]

Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak diterapkan Kementerian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang. Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama.[126] Namun, masalah ini terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.[127]

Hingga 2014, Kartu Jakarta Sehat terus berjalan dan mendampingi sistem penjaminan kesehatan baru oleh BPJS.

Kartu Jakarta Pintar

Artikel utama: Kartu Jakarta Pintar

Dalam bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1 Desember 2012. Peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Kartu ini membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan untuk hal konsumtif.[128]

Razia topeng monyet

Pada tanggal 22 Oktober 2013, Jokowi mendapat sorotan media internasional[129] dan dukungan dari pecinta lingkungan[130] setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 juta asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan.[131] Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.[132]

Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus diprioritaskan dibanding mengurusi monyet,[133] serta kekhawatiran pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.[134]

Pembangunan RSUD Pasar Minggu

Guna mengantisipasi pengguna KJS dan BPJS yang membuat antrian panjang di berbagai rumah sakit di Jakarta, Jokowi memulai pembangunan Rumah Sakut Umum Daerah di Pasar Minggu. Rumah sakit ini berkapasitas 400 tempat tidur. Delapan puluh persen bisa dimanfaatkan oleh pengguna Kartu Jakarta Sehat. Rumah Sakit ini akan berfokus kepada usaha perawatan penderita kanker, pasien anak, dan lansia. Untuk itu, akan disiapkan 20 unit neonatal intensive care unit (NICU) untuk bayi dan 20 unit pediatric intensive care unit (PICU).[135]

Peresmian Rumah Sakit Pekerja

Untuk mendukung pelayanan kesehatan para pekerja di sekitar Kawasan Berikat Nusantara, dibangun rumah sakit umum yang dikhususkan bagi para pekerja. Rumah sakit ini diresmikan SBY bersama Jokowi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkes Nafsiah Mboi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Presiden Direktur Kawasan Berikat Nusantara Sattar Taba, pada tanggal 8 April 2014. Rumah sakit ini berkapasitas 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur. Fasilitas yang disediakan antara lain pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedah sentral, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah. Rumah sakit ini dibangun dengan dana CSR BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta memiliki 26% saham di rumah sakit ini.[136][137]

Pembenahan citra kota

Untuk melakukan pembenahan city branding yang dimiliki Jakarta, Jokowi menggelar beberapa acara besar di Jakarta, yang kebanyakan berupa festival di tempat terbuka. Ia berharap bisa menjadikan brand Jakarta sebagai kota festival. Karena itu berbagai perayaan dan festival dirayakan di Kota Jakarta, bahkan hingga menutup jalanan dari kendaraan bermotor selama satu hari penuh. Total sebanyak 97 festival diadakan selama 2013 di Jakarta.[138]

Jakarta Night Festival

Mulai tahun baru 2013 dan 2014, dengan konsep menjadikan Jakarta sebagai kota festival, Jokowi meluncurkan Jakarta Night Festival. Dalam perayaan tahun baru ini jalan utama di Jakarta ditutup total dari kendaraan bermotor dan disediakan berbagai panggung kesenian, pertunjukan, serta kesenian tradisional.[139] Model ini kemudian ditiru oleh kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.[140]

Pesta rakyat

Pada Juni 2013, Jokowi mencoba mengembalikan fungsi Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, seperti Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap sudah melenceng dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh golongan menengah ke atas. Media menjuluki upaya Jokowi ini sebagai "PRJ tandingan". Namun, Basuki Tjahaja Purnama menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa pesta rakyat bukan dimaksudkan untuk menyaingi PRJ.[141][142]

Festival Keraton Sedunia

Pada tanggal 5-8 Desember 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menggelar Pergelaran Agung Keraton Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan parade berbagai kostum dan kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan berbagai penjuru dunia, termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara tersebut diikuti 165 keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta dimeriahkan oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman.[143]

Pembenahan tata kota

Jokowi saat sedang bertemu dengan Trond Giske.

Beratnya permasalahan Jakarta dimulai dari masalah tata ruang yang tidak dipedulikan selama puluhan tahun. Diawali dengan pengesahan RDTR, pembenahan pengurusan IMB, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pembenahan pasar dan pedagang kaki lima, Jokowi mulai membenahi masalah mendasar di Jakarta.[144]

Pengesahan rencana detail tata ruang

Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta sebenarnya telah disusun sejak masa Fauzi Bowo, tetapi pengesahannya terhambat. Salah satu masalahnya adalah sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan. Karena itu, Basuki Tjahajapurnama menuntut RDTR dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat agar bisa mendapat masukan bersama.[145] Para akademisi dan LSM juga diundang untuk ikut memberi pandangan masing-masing mengenai RDTR tersebut.[146]

Pada tanggal 11 Desember 2013, RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta disahkan dan berlaku hingga 2030. Salah satu anggota DPRD dari PPP, Maman Fiermansyah, sempat melakukan walkout karena merasa pengesahan Perda RDTR dan PZ dipaksakan. Namun rekannya, Mohamad Sanusi, menyatakan sikap Maman akibat ia sendiri tidak memahami RDTR karena tidak pernah hadir saat pembahasan.[147]

Hal menonjol dari RDTR DKI Jakarta adalah amanat penambahan 6 persen Ruang Terbuka Hijau dan adanya ruang khusus bagi pedagang kaki lima di ruang publik yang penetapannya ditentukan oleh Gubernur, serta kewajiban bagi setiap gedung perkantoran, perdagangan serta jasa di Jakarta yang berada di zona campuran menyediakan 5 persen ruang dari luas lantai fungsi perdagangan dan jasa yang ada untuk sektor informal UKM. Diharapkan dengan kewajiban ini, pemilik gedung memfasilitasi pedagang makanan dimasukkan sebagai bagian dari gedung, sehingga tidak lagi memenuhi jalanan di belakang gedung.[148]

Pembenahan pasar dan pedagang kaki lima

Aksi paling dikenal dari Jokowi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di Pasar Minggu dan Pasar Tanah Abang. Jika di Pasar Minggu pedagang dipindahkan ke Lokasi Binaan PKL Pasar Minggu, maka di Blok G pedagang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Awalnya pedagang mengeluh sepinya pengunjung, tetapi berbagai fasilitas Blok G terus dilengkapi antara lain eskalator, undian berhadiah mobil, hingga fasilitas wifi gratis.[149]

Sebanyak lima pasar tradisional dibangun dan direnovasi dengan fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain Pasar Manggis, Pasanggrahan, Kebon Bawang, Kebon Duri, dan Nangka Bungur. Para pedagang dibebaskan dari sewa, tetapi harus turut memelihara pasar dan menaati aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain. Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja.[150]

Pada tahun 2014, sebanyak empat pasar tradisional lainnya juga telah selesai, antara lain Pasar Kramat Jati, Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol, dari total 14 pasar yang akan dibenahi.[151][152]

Izin Mendirikan Bangunan dengan sistem daring

Jika sebelumnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarat praktik percaloan dan suap, sehingga mengacaukan tata kota, maka sejak 1 Februari 2014, IMB bisa diurus dari internet. Hal ini menyingkat waktu pengurusan IMB dari setengah bulan menjadi cukup 7 hari saja. Pengurusan bisa dilakukan dari rumah, warnet, atau tempat kerja.[153]

Namun sebagai imbal baliknya, Jokowi menuntut warga agar segera mengurus IMB masing-masing karena prosesnya sudah dipermudah. Jika tidak juga memiliki IMB, bangunan-bangunan liar akan segera dirubuhkan.[154]

Pembenahan taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau

Joko Widodo bersama Direktur Eksekutif Greenpeace Kumi Naidoo, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, dan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Berbagai taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau baru maupun hasil perbaikan ikut menghijaukan Jakarta. Salah satu yang cukup menonjol adalah Taman Kota Waduk Pluit, Taman Kota Waduk Ria Rio, Taman Vertikal Tugu Tani, dan Taman Mataram. Ditargetkan Ruang Terbuka Hijau Jakarta meningkat 16 persen dari target yang diamanatkan RDTR sebesar 6 persen peningkatan. Selain itu hanya diperbolehkan 40 persen lahan Jakarta untuk gedung tinggi, sementara 60 persen sisanya berupa ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh publik.[155]

Reformasi keuangan dan anggaran

Selama masa pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta terus meningkat dari awalnya Rp 41 Triliun pada 2012, menjadi Rp 72 Triliun pada 2014, atau sebesar 31 Triliun hanya dalam dua tahun.[156][157] Hal ini dilakukan dengan mempermudah dan transparansi pajak, efisiensi pengeluaran, e-catalog dan e-budgetting.

Penyerapan APBD 2013 yang awalnya diprediksi di angka 97%, terwujud di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun untuk digunakan pada tahun 2014.[158] Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014, Rp 2,5 triliun yang pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota Jakarta melalui pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5 triliun selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan tanah.[159]

Pandangan

Ketika menjadi gubernur, Jokowi pun mendapat sorotan dari media internasional seperti media India bernama The Hindu yang meliput fenomena Jokowi ala India,[160][161] The New York Times yang meliput fenomena kepemimpinan turun ke bawah,[162][163] media Australia bernama The Sydney Morning Herald,[164] media Thailand bernama Bangkok Post, serta media Jepang bernama Asahi Shimbun.[165]

Joko Widodo mendapatkan berbagai julukan dari berbagai media internasional seperti "Obama dari Jakarta" oleh BBC, "Mr. Fix" oleh The Economist, dan "The Man of Madras Shirt" oleh TIME.[166]

Referensi

  1. ^ Pratomo, Yulistyo (4 Oktober 2012). Hasits, Muhammad, ed. "Pelantikan Jokowi diundur, Mendagri tunjuk Sekda DKI jadi Plt". Merdeka.com. Diakses tanggal 29 Maret 2014. 
  2. ^ "'Hari Pertama Kerja, Jokowi Blusukan ke Kampung Kumuh, diakses dari situs Centroone". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-07. Diakses tanggal 2014-11-14. 
  3. ^ "JK Ternyata Yang Minta Jokowi ke Jakarta". Gatra.com. 6 Agustus 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 Agustus 2012. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  4. ^ Siregar, Zulhidayat (16 Maret 2012). "Dibenarkan, Prabowo Subianto Lobi Megawati untuk Dukung Jokowi". RMOL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-10. Diakses tanggal 23 Oktober 2013. 
  5. ^ Aco, Hasanudin (12 Maret 2012). "Taufik Kiemas Beri Sinyal PDI-P Dukung Foke". Tribunnews.com. Diakses tanggal 23 Oktober 2013. 
  6. ^ Aziza, Kurnia Sari (17 September 2012). Joewono, Benny N, ed. "Basuki Bangga Dicalonkan Oleh PDIP dan Gerindra". Kompas.com. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  7. ^ Kuwado, Fabian Januarius (1 Juli 2012). Soebijoto, Hertanto, ed. "LSI : Satu atau Dua Putaran, Foke-Nara Menang". Kompas.com. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  8. ^ Eko Huda S (19 Maret 2012). "6 Pasang Calon Berebut Kursi DKI 1". VIVA.co.id. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  9. ^ Prima, Adri (3 Juli 2012). Nugraha, Pepih, ed. "Survei LP3ES, Foke-Nara dan Jokowi-Ahok Bertemu di Putaran Kedua". Kompas.com. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  10. ^ "Jokowi-Ahok Menang di Real Count Versi Panwaslu DKI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-03. Diakses tanggal 2019-05-04. 
  11. ^ "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi DKI Jakarta" (PDF). Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 3 Agustus 2012.  line feed character di |title= pada posisi 38 (bantuan)
  12. ^ Sikumbang, Zul (11 Juli 2012). "Hidayat isyaratkan dukung Jokowi". ANTARA News. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  13. ^ Suharman, Haryanto (16 September 2012). "Faisal Basri Supporters Move to Jokowi, Survey Reveals". Indonesia Today. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 September 2012. Diakses tanggal 3 Desember 2016. 
  14. ^ a b Permana, Sukma Indah (11 Juli 2012). "Bertemu Hidayat, Jokowi : Ini Silaturahmi dengan Ustad Saya". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 Februari 2014. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  15. ^ Afifah, Riana (13 Juli 2012). Margianto, Heru, ed. "Foke: (Jokowi) Tahu Enggak Nomor Telepon Saya?". Kompas.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  16. ^ Malau, Ita Lismawati F.; Ferri, Oscar (11 Juli 2012). "Usai Nyoblos, Hidayat Bertemu Jokowi". VIVA.co.id. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  17. ^ Ebo, Aloysius Gonsaga Angi, ed. (14 Juli 2012). "Setelah Jokowi, Giliran Foke Dekati Hidayat Nur Wahid". Kompas.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  18. ^ "Foke optimistis menang di putaran kedua". ANTARA News. 14 Agustus 2012. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  19. ^ Hidayat, Bagja; Megarani, Amandra; Primartantyo, Ukky (17 Agustus 2012). "PKS Dituding Minta Rp 50 M Untuk Dukung Jokowi". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Desember 2015. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  20. ^ Muhammad, Djibril (8 Agustus 2012). "Hidayat Minta Jokowi tidak Sebarkan Fitnah Soal Dukungan". Republika. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  21. ^ Sinaga, Eri Komar (17 Agustus 2012). Widianto, Willy, ed. "Kubu Jokowi Bantah PKS Minta Mahar Rp 50 Miliar". Tribunnews.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  22. ^ Revianur, Aditya (25 Agustus 2012). Wadrianto, Glori K., ed. "Jokowi: Koalisi Rakyat Akan Kalahkan Koalisi Parpol". Kompas.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  23. ^ "Foke Vs Jokowi, Ruhut: Koalisi Partai Vs Koalisi Rakyat Itu Bohong!". detikcom. 27 Agustus 2012. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  24. ^ Primartantyo, Ukky (6 September 2012). "Politikus PKS Misbakhun Dukung Jokowi". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Februari 2016. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  25. ^ Waskita, Ferdinand (6 Agustus 2012). Widianto, Willy, ed. "JK Dukung Jokowi-Ahok, Golkar Pecah?". Tribunnews.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  26. ^ "Indra J. Piliang Secara Bulat Dukung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Putaran Dua". Rakyat Merdeka Online. 15 Juli 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  27. ^ Hasist, Mohamad (13 September 2012). Hasist, Mohamad, ed. "Pengakuan blak-blakan adik ipar Foke soal dukungan ke Jokowi". Merdeka.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  28. ^ Perdana, M. Andi (12 Agustus 2012). "Sukarelawan Jokowi-Ahok Luncurkan JASMEV". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 November 2014. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  29. ^ Widjaya, Ismoko (21 September 2012). "Pasukan Komando "Bawah Tanah" Jokowi-Ahok". VIVA.co.id. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  30. ^ Jokowi-Foke bertarung lewat video klip di YouTube, diakses dari situs MetroTVNews[pranala nonaktif]
  31. ^ Prabowo, Danang Setiaji (3 Oktober 2012). Guna, Anwar Sadat, ed. "Foke-Nara Akui Kekuatan Sosial Media Jokowi-Ahok". Tribunnews.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  32. ^ Ruslan, Heri (1 Agustus 2012). "Kampanye SARA Merebak, Ini Sikap Tim Kampanye Jokowi-Basuki". Republika. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  33. ^ Waskita, Ferdinand (26 Agustus 2012). Widianto, Willy, ed. "KIMB Laporkan Timses Jokowi ke Panwaslu Soal Kebakaran". Tribunnews.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  34. ^ Teresia, Ananda W. (29 Juli 2012). "Ahok Diserang Akun @cinta8168". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Februari 2016. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  35. ^ Hermawan, Bayu (8 Agustus 2012). "PKS: Tim Sukses Jokowi Lakukan Black Campaign". Inilah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-03. Diakses tanggal 9 Desember 2016. 
  36. ^ Amri, Arfi Bambani; Sukmawati, Nur Eka (14 September 2012). "Survei: Pilkada DKI, Cuma 8% Pilih Berdasar Agama". VIVA.co.id. Diakses tanggal 9 Desember 2016. 
  37. ^ Redaksi, Tim (14 September 2012). "Survey INES, Jokowi Menangi Putaran Kedua". JPNN.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-12-20. Diakses tanggal 9 Desember 2016. 
  38. ^ "PILKADA DKI: Survei Indo Barometer Sebut Jokowi-Ahok Bakal Unggul di Putaran II". Solopos. 13 September 2012. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  39. ^ Gatra, Sandro (16 September 2012). Margianto, Heru, ed. "Survei LSI-Tempo: Dukungan Foke-Jokowi Seimbang". Kompas.com. Diakses tanggal 9 Desember 2016. 
  40. ^ Aziza, Kurnia Sari (20 September 2012). Joewono, Benny N, ed. "LSI: Jokowi-Basuki 53,81 persen, Foke-Nara 46,19 persen". Kompas.com. Diakses tanggal 9 Desember 2016. 
  41. ^ Syafputri, Ella, ed. (20 September 2012). "Jokowi-Ahok win in quick counts". ANTARA News. Diakses tanggal 9 Desember 2016. 
  42. ^ Redaksi, Tim (11 Juli 2012). "Quick Count Lima TV Sama, Jokowi-Ahok Jawara". JPNN.com. Diakses tanggal 9 Desember 2016. 
  43. ^ Sinaga, Eri Komar (25 September 2012). Guna, Anwar Sadat, ed. "Real Count PDIP Tempatkan Jokowi Pemenang Pilkada DKI". Tribunnews.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  44. ^ Real Count Cyrus Network: Jokowi 54,72 Persen, diakses dari situs Tempo[pranala nonaktif]
  45. ^ Sinaga, Eri Komar (29 September 2012). Simanjuntak, Johnson, ed. "KPUD: Jokowi-Basuki Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih". Tribunnews.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  46. ^ "Pengumuman resmi KPUD Jakarta mengenai hasil rekapitulasi suara Pilkada DKI Jakarta Putaran 2". KPUD Jakarta. 29 September 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Oktober 2012. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  47. ^ Rahmadi, Dedi (15 Oktober 2012). Hasits, Muhammad, ed. "10 Janji Jokowi benahi DKI Jakarta". Merdeka.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  48. ^ Prabowo, Danang Setiaji (9 Februari 2014). Sawabi, Gusti, ed. "Warga Jakarta Mulai Ragukan Kinerja Jokowi Atasi Banjir dan Macet". Tribunnews.com. Diakses tanggal 4 Desember 2016. 
  49. ^ Yustiningsih, Rini, ed. (21 September 2012). "JOKOWI MENANG: DPRD Solo Pastikan Tak Halangi Jokowi". Solopos. Diakses tanggal 12 Desember 2016. 
  50. ^ Suhendri (24 September 2012). Suhendri, ed. "Gamawan: Jika Jokowi Dihalangi, Saya Turun Tangan". Tribunnews.com. Diakses tanggal 13 Desember 2016. 
  51. ^ Pitakasari, Ajeng Ritzki (25 September 2012). "Jokowi Harus Siap Undurkan Diri Sebagai Wali Kota". Republika. Diakses tanggal 13 Desember 2016. 
  52. ^ Firdaus, Febriana (22 September 2012). Dhyatmika, A.a.Gde Bagus Wahyu, ed. "Antisipasi Tren Jokowi, DPR Segera Bahas RUU Pemda". Tempo.co. Diakses tanggal 13 Desember 2016. 
  53. ^ Mulyana, Ade (2 Oktober 2012). "Pelantikan Jokowi Pasti Tertunda, Mendagri Harus Fokus Persiapkan Plt Gubernur". Rakyat Merdeka Online. Diakses tanggal 13 Desember 2016. 
  54. ^ Susilo, Nina (7 Oktober 2012). Robert Adhi Ksp, Robert Adhi, ed. "Pelantikan Jokowi-Basuki 15 Oktober". Kompas.com. Diakses tanggal 13 Desember 2016. 
  55. ^ Bramantyo (25 September 2012). "Jokowi: Biaya Pelantikan Rp822 Juta Terlalu Tinggi". Okezone.com. Diakses tanggal 13 Desember 2016. 
  56. ^ Prasetyo, Budi (15 Oktober 2012). "Makan Gratis di Acara Pelantikan Jokowi-Basuki". Yahoo News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Januari 2013. 
  57. ^ Ahok Anggap Aneh Pengambilalihan Palyja Disertai Denda. Diakses dari situs berita Tribun News pada 14 april 2014
  58. ^ Jokowi: Pengambilalihan Palyja Terhambat Gugatan LBH. Diakses dari situs berita Kompas pada 14 April 2014
  59. ^ Pengambilalihan Saham Palyja oleh DKI Temui Titik Terang. diakses dari situs Berita ipotnews pada 14 April 2014
  60. ^ Setelah Palyja, Basuki Beri Sinyal Beli Saham PT Aetra Air Jakarta. Diakses dari situs berita Kompas pada 14 April 2014
  61. ^ "9 Hari Bertugas, Ribuan Buruh Sudah Kepung Kantor Jokowi". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-24. Diakses tanggal 2014-11-14. 
  62. ^ "Dorong UMP Buruh Naik, Ahok Ancam Pecat Kadisnakertrans DKI, diakses dari situs Berita Satu". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-27. Diakses tanggal 2014-11-14. 
  63. ^ Ini 13 Kesepakatan Ahok dengan Buruh Terkait Upah, diakses dari Vivanews
  64. ^ Jokowi Ingatkan Buruh Tak Tinggalkan Rapat Dewan Pengupahan, diunduh dari Situs Berita Detik
  65. ^ UMP DKI 2013 Ditetapkan Rp 2,2Juta, diakses dari situs Kompas
  66. ^ Jokowi Bahas UMP dengan Menakertrans, diakses dari situs Kantor Berita Antara
  67. ^ a b Buruh: UMP Rp 3,7 Juta Harga Mati!. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Desember 2013
  68. ^ Buruh Sebut Jokowi Ahok sebagai Bapaknya Upah Murah. Diakses dari situs Berita Liputan6.com pada 18 Desember 2013
  69. ^ Jokowi Tetapkan UMP DKI 2014 Rp 2,4 Juta. Diakses dari situs Berita Kompas pada 18 Desember 2013.
  70. ^ "Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai". VOA Indonesia. 10 Oktober 2013. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  71. ^ Syailendra (16 Oktober 2013). "Jokowi Resmikan Monorel Jalur Hijau". Tempo.co. Diakses tanggal 15 March 2014. [pranala nonaktif permanen]
  72. ^ Tiar, Anggi (18 November 2013). "Pemprov DKI alokasikan dana 1 triliun untuk pengadaan bus". Lensa Indonesia. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  73. ^ Rizki, Muhamad (24 Februari 2014). "Pengadaan Busway Karatan Dilaporkan ke KPK". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  74. ^ "Replacing Udar Pristiono, Jokowi Receives Good Responses". Tempo.co. 13 Februari 2014. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  75. ^ DPRD DKI Sahkan PT Transjakarta Berdiri Sendiri. Diakses dari situs berita merdeka pada 17 Maret 2014
  76. ^ Wagub DKI Inginkan PPD Diakuisisi Tahun Ini. Diakses dari situs berita Antara pada 17 Maret 2014
  77. ^ Ini Metromini Bobrok yang Dikandangkan Jokowi di Rawa Buaya. Diakses dari situs berita Detik pada 17 maret 2014
  78. ^ Demo Metromini Tolak Peremajaan Angkutan Diarsipkan 2014-03-16 di Wayback Machine.. Diakses dari situs berita Tempo pada 17 Maret 2014
  79. ^ Jokowi: Masa Kaca Transjakarta Pecah Urusan Gubernur. Diarsipkan 2014-03-16 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Okezone pada 17 Maret 2014
  80. ^ "Hari Ini, Bus Pariwisata Jakarta Beroperasi, diakses di situs Tempo". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-14. Diakses tanggal 2014-11-14. 
  81. ^ Proyek 6 ruas tol dalam kota Jakarta Sudah Masuk Tahap Kontrak. diakses dari situs berita detik
  82. ^ Pengamat Pembangunan: 6 Ruas Tol Tak Bisa Dibatalkan. Diakses dari situs berita Viva News pada 18 Maret 2014
  83. ^ Bahas 6 Ruas Tol, Jokowi Undang Warga. Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Jawa Post News Network pada 18 Maret 2014
  84. ^ Ahok: Tidak Ada Istilah 6 Ruas Tol Lagi. Diarsipkan 2014-03-18 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Teraspos pada tanggal 18 Maret 2014.
  85. ^ 6 Ruas Tol Dalam Kota: Jokowi Bilang Tidak, Investor Telan Rugi Sendirian. Diarsipkan 2014-03-19 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita kabar24.com pada 19 Maret 2014
  86. ^ a b c Cara Jokowi-Ahok buat orang malas beli mobil murah. Diakses dari situs berita Merdeka.com pada 16 April 2014
  87. ^ Mutasi Pejabat. Jokowi: Banyak yang ABS. Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Yahoo pada 22 Maret 2014
  88. ^ Dewi Sendhikasari D. Lelang Jabatan Camat dan Lurah di DKI Jakarta Diarsipkan 2013-10-29 di Wayback Machine.. diakses dari situs Berkas DPR pada tanggal 23 Oktober 2013
  89. ^ Protes Lelang Jabatan, Lurah Warakas Diserbu Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine. diakses dari situs berita Tempo pada 23 Oktober 2013
  90. ^ Lurah Warakas Mulyadi Digeser ke Tugu Utara Diarsipkan 2013-10-29 di Wayback Machine.. diakses dari situs berita SindoNews Pada tanggal 23 Oktober 2013
  91. ^ Basuki Kecewa Hasil Lelang Jabatan. diakses dari situs berita Kompas
  92. ^ Modus Korupsi Lurah Ceger Bikin Kegiatan Tanpa Rekanan, diakses dari situs berita Tribun News pada tanggal 23 Oktober 2013
  93. ^ a b c Purnamasari, Deti Mega (26 September 2013). "Non-Muslim Ward Chief Stays On". The Jakarta Globe. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  94. ^ Tiga Kepala Dinas Diterpa Masalah, Dirotasi jadi Tim Gubernur DKI. Diakses dari situs berita Kompas pada 17 Maret 2014
  95. ^ Alasan Jokowi Mengapa Penanganan Banjir Terhambat. diakses dari situs berita Vivanews pada 15 Maret 2014.
  96. ^ Atasi Banjir: Apa Bedanya Foke dengan Jokowi. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 15 Maret 2013
  97. ^ Perdana Menteri Belanda Nilai Jokowi Pemimpin Hebat. Diakses dari situs berita merdeka pada 15 Maret 2014
  98. ^ BPBD: Berkat Kerja Jokowi Banjir 2014 Tak Separah 2013. Diakses dari situs berita Liputan6 pada 15 Maret 2014
  99. ^ Status Tanggap Darurat Banjir Tunggu Keputusan Jokowi. Diakses dari situs berita 18 Maret 2014
  100. ^ Mengapa Rekayasa Cuaca Tak Maksimal Halau Hujan. Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Maret 2014
  101. ^ BTP Soal Pinjaman Bank Dunia. Diakses dari situs Ahok.org pada 19 Maret 2014
  102. ^ Antisipasi Banjir, 13 Sungai di Jakarta akan Dikeruk
  103. ^ Diplomasi Makan Siang Jokowi dan Warga Waduk Pluit Berlanjut Pekan Depan. Diakses dari situs berita Detik pada 22 Maret 2014
  104. ^ Tanah Ahli Waris Adam Malik Dijual Rp 350 Miliar. Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Tempo pada 15 maret 2014
  105. ^ Jokowi: Akan Dibangun Opera House di Tepi Danau. Diarsipkan 2014-11-07 di Wayback Machine. Diakses dari situs National Geographic Indonesia pada 15 Maret 2014
  106. ^ bola-kini-jadi-waduk-tomang-barat Jokowi: Dulu Lapangan Sepak bola, Kini Jadi Waduk Tomang Barat.[pranala nonaktif permanen] Diakses dari situs berita TribunNews pada 3 Januari 204
  107. ^ Jokowi Segera Sulap Rawa Bambon Jadi Waduk. Diakses dari situs berita detik pada 14 April 2014
  108. ^ Kali Pesanggrahan Meluap, 2 RT di Ulujami Banjir Diarsipkan 2022-06-16 di Wayback Machine.. Diakses dari situs berita Merdeka.com pada 2 Februari 2014
  109. ^ Prijanto Tinjau Pelebaran Kali Pesanggrahan. Diakses dari situs berita Okezone.com pada 2 Februari 2014
  110. ^ Atasi Banjir, DKI Gelontorkan Rp 1,12Triliun Diarsipkan 2014-01-02 di Wayback Machine.. Diakses dari situs berita Kompas pada 2 Februari 2014
  111. ^ Percepatan Normalisasi Kali Pesanggrahan. Diarsipkan 2014-01-02 di Wayback Machine. Diakses dari situs Kementerian Pekerjaan Umum pada 2 Februari 2014
  112. ^ Proyek Sodetan Kali Pesanggrahan akan Dimulai 2014 Diarsipkan 2014-01-02 di Wayback Machine.. Diakses dari situs berita Sindonews pada 2 Januari 2014
  113. ^ Atasi Banjir Pesanggrahan, Jokowi Ubah Rawa Jadi Waduk. Diakses dari situs Berita Merdeka.com
  114. ^ Lima Waduk akan Dibangun di Jakarta Selatan Diarsipkan 2014-01-02 di Wayback Machine.. Diakses dari situs Berita PoskotaNews pada 2 Februari 2014
  115. ^ Nego Harga Tanah, Jokowi Temui Warga Pesanggrahan Pekan Depan. Diakses dari situs Berita Liputan6 pada 2 Februari 2014
  116. ^ Rahmawati, Laila (21 Maret 2014). Syatiri, Ana Shofiana, ed. "Demi Dana Kampung Deret, Rumah Layak Dicari-cari Kerusakannya". Kompas.com. Kompas. 
  117. ^ DKI akan Bangun 70 Kampung Deret Bulan Juni. Diakses dari situs berita Republika pada 15 Maret 2014
  118. ^ DKI Dapat Hibah Rusunawa. Diarsipkan 2014-11-27 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Maret 2014
  119. ^ Jokowi Tak Keberatan Tanggung Biaya Renovasi Rusun Hibah. Diakses dari situs berita Kompas pada 18 Maret 2014
  120. ^ Waduk Pluit Dikeruk Lagi, Ahok: Itu Mau Buat Limbah Bukan Kafe. Diakses dari situs berita Detik pada tanggal 23 Oktober 2013
  121. ^ Melongok Lobi Meja Makan Jokowi Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine., diakses dari situs berita Tempo pada 23 Oktober 2013
  122. ^ Ada 38 KK Warga Pluit Lagi Pindah ke Lokasi Baru Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine.. diakses dari situs Berita Tempo
  123. ^ Asyik: Jokowi Luncurkan Kartu Jakarta Sehat Hari Ini. Diakses dari situs berita Republika pada 18 Desember 2013
  124. ^ Jokowi Dinilai Menabrak Perda Luncurkan Kartu Sehat. Diakses dari situs berita Kompas pada tanggal 18 Desember 2013
  125. ^ Menkes Kritik Kartu Jakarta Sehat Diarsipkan 2013-12-19 di Wayback Machine.. Diakses dari situs Berita metroTVnews pada 18 Desember 2013
  126. ^ 14 Rumah Sakit Batal Mundur dari Program KJS Diakses dari situs berita Antara pada 18 Desember 2013
  127. ^ Impeachment Jokowi Dagelan Politik DPRD DKI Diarsipkan 2013-12-20 di Wayback Machine.. Diakses dari situs berita Sindonews pada 18 Desember 2013.
  128. ^ Kartu Jakarta Pintar Diluncurkan. Diakses dari situs berita Antara pada 15 Maret 2014
  129. ^ Abused Indonesian monkeys taken off Jakarta streets. Diakses dari situs Berita BBC pada 18 Desember 2013
  130. ^ Kelompok Pecinta Hewan Puji Langkah Jokowi diakses dari situs berita Antara pada 18 Desember 2013
  131. ^ Topeng Monyet Dirazia Diberi Rp 1 Juta Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine.. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Desember 2013
  132. ^ Semua Monyet Hasil Razia Topeng Monyet Mengidap Cacingan. Diakses dari situs berita Detik pada 18 Desember 2013
  133. ^ Budayawan: Razia Topeng Monyet Salah Besar Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine.. Diakses dari situs berita Tempo pada 18 Desember 2013
  134. ^ Komentar Warga Jakarta Soal Razia Topeng Monyet. Diakses dari situs Berita Antara pada 18 Desember 2013
  135. ^ RSUD Pasar Minggu Dibangun Februari 2014. Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Tempo pada 14 April 2014
  136. ^ Presiden Yudhoyono Resmikan Rumah Sakit Pekerja KBN. Diakses dari situs berita Antara pada 15 April 2014
  137. ^ DKI Tanam Saham 26 Persen di Rumah Sakit Umum Pekerja. Diakses dari situs berita Vivanews pada 15 April 2014
  138. ^ 2013: Jokowi Ahok Gelar 97 Festival Berskala Internasional. Diarsipkan 2014-11-26 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Kompas pada 22 Maret 2014
  139. ^ Jakarta Night Festival: Pengaturan Lalu Lintas Diarsipkan 2014-01-03 di Wayback Machine.. Diakses dari situs berita Sindonews pada tanggal 15 Maret 2014
  140. ^ Shofiana Syatiri, Ana (31 Desember 2013). Syatiri, Ana Shofiana, ed. "Virus Pesta Rakyat ala Jokowi Menyebar". Kompas.com. Diakses tanggal 15 March 2014. 
  141. ^ Jokowi: PRJ di Monas Itu Pesta Rakyat Jakarta. Diarsipkan 2014-03-22 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Tempo pada 22 Maret 2014
  142. ^ Ahok: Tak Ada PRJ Tandingan. Diarsipkan 2014-11-29 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Jawa Post News Network pada 22 Maret 2014
  143. ^ Festival Keraton Sedunia Digelar di Jakarta. Diakses dari situs berita Kompas pada 15 Maret 2014
  144. ^ Jokowi: Perda Tata Ruang Harus Diimplementasikan. Diarsipkan 2014-03-22 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita Investor.co.id pada 22 Maret 2014
  145. ^ Ahok: DKI Akan Sosialisasikan RDTR Diarsipkan 2014-03-19 di Wayback Machine.. Diakses dari situs berita Gatra pada 19 maret 2014
  146. ^ Ahok Undang LSM dan Akademisi Bahas RDTR. Diarsipkan 2014-08-29 di Wayback Machine. Diakses dari situs berita plasamsn pada 19 maret 2014
  147. ^ Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta Disahkan. Diakses dari situs berita Vivanews pada 19 Maret 2014.
  148. ^ Perda RDTR Atur Ruang Publik untuk PKL. Diakses dari situs beritasatu pada tanggal 19 Maret 2014
  149. ^ Jokowi Siapkan Hadiah Mobil Bagi Pembeli di Blok G. Diakses dari situs berita Antara pada 19 Maret 2014
  150. ^ Jokowi Resmikan Lima Pasar Tradisional. Diakses dari situs berita Republika pada 19 Maret 2014
  151. ^ Jokowi Tahun Ini Renovasi Empat Pasar Tradisional. Diakses dari situs berita merdeka pada 19 Maret 2014
  152. ^ Bosan Lihat Jokowi Mana Ahok Nih?. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 Maret 2014
  153. ^ Mulai 1 Februari Warga DKI Bisa Urus IMB secara Online. Diakses dari situs berita Kompas pada 19 Maret 2014
  154. ^ Luncurkan Layanan Online, Jokowi Minta Warga Segera Urus IMB. Diakses dari situs Berita Tribun pada 19 Maret 2014
  155. ^ Ahok Patok Penambahan RTH Jakarta 16 Persen. Diakses dari situs berita Merdeka pada tanggal 19 Maret 2014
  156. ^ Dipimpin Jokowi, Pendapatan DKI naik Rp 31 Triliun dalam Setahun.
  157. ^ Pernyataan PAD 72 Triliun diralat sebagai APBD, bukan PAD oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi
  158. ^ Jokowi: Penyerapan APBD Rendah, Belanjakan Uang Saja Belum Bisa.[pranala nonaktif permanen] Diakses dari situs berita bisnis.com pada 19 Maret 2014
  159. ^ RAPBD DKI Serap Silpa 2013 Rp 7 Triliun. Diakses dari situs beritasatu pada 19 Maret 2014
  160. ^ "In search of the Indian Jokowi". The Hindu (dalam bahasa Inggris). 2013-06-28. ISSN 0971-751X. Diakses tanggal 2024-03-24. 
  161. ^ Liputan6.com (2013-08-01). "Jika Jokowi `Obama-nya Indonesia`, Mana `Jokowi-nya India`?". liputan6.com. Diakses tanggal 2024-03-24. 
  162. ^ Solopos.com, Redaksi (2013-10-01WIB12:44:43+00:00). "Wow, Media Amerika Diam-Diam "Lirik" Jokowi". Solopos.com. Diakses tanggal 2024-03-24. 
  163. ^ Cochrane, Joe (2013-9-25). "In Indonesia, a Governor at Home on the Streets". The New York Times. Diakses tanggal 2024-03-25. 
  164. ^ "Media Australia Sebut Jokowi Capres Menjanjikan". Republika Online. 2014-03-15. Diakses tanggal 2024-03-24. 
  165. ^ Media, Kompas Cyber (2013-09-26). ""Street Democracy" ala Jokowi Diulas di Koran Jepang "Asahi Shimbun"". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2024-03-24. 
  166. ^ "5 Sebutan untuk Jokowi dari media asing". merdeka.com. 2013-01-26. Diakses tanggal 2024-03-24. 
Didahului oleh:
Fauzi Bowo
Fadjar Panjaitan
(Plt.) 		Gubernur DKI Jakarta
2012–2014 		Diteruskan oleh:
Basuki Tjahaja Purnama

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karier_Joko_Widodo_sebagai_Gubernur_DKI_Jakarta&oldid=26499686"