Papers by I GUSTI AYU APSARI HADI
Kertha Patrika, 2017
AbstrakNegara Hukum Modern yang dikenal sebagai Welfare State menitikberatkan pada upaya pemerint... more AbstrakNegara Hukum Modern yang dikenal sebagai Welfare State menitikberatkan pada upaya pemerintahnya dalam usaha mensejahterakan masyarakat.Konsekuensi utama dalam pelaksanaan Welfare State ialah intervensi Pemerintah yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan pelaksanaan diskresi (freies ermessen). Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana batasan dalam penggunaan diskresi terhadap pengambilan keputusan pejabat pemerintahan?; dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan)? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya asas diskresi dengan pendekatan perundang-undangan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya bentuk pertanggungjawaban dari tindakan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan semenjak diatur da...
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2016
Munculnya era baru Dewan HAM sebagai pengganti dari Komisi HAM PBB memiliki fungsi pokok ialah se... more Munculnya era baru Dewan HAM sebagai pengganti dari Komisi HAM PBB memiliki fungsi pokok ialah sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di muka bumi. Salah satu peran Dewan HAM PBB yang dibentuk sejak tahun 2006 ialah menjamin HAM secara individu terhadap tahanan rumah Aung San Suu Kyi, seorang tokoh pro-demokrasi di Myanmar.Penahanan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada Suu Kyi telah melanggar pasal 9, 10, dan 19 UDHR, yakni bahwa seseorang berhak atas kebebasan untuk mengemukakan pendapat, larangan atas penangkapan sewenang-wenang hingga memiliki hak atas pengadilan yang adil dalam pasal 10. Sedangkan dalam ICCPR juga terdapat ketentuan mengenai pelanggaran yang dilakukan Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi pada pasal 9 angka (1) tentang penahanan sewenang-wenang.Melalui mekanisme Universal Periodic Review Dewan HAM, UPR 10th di Geneva, 24 Januari – 4 Februari 2011 par. 29 menyatakan agar pemerintah Myanmar segera membebaskan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumahn...
This study aims to determine the form of dispute resolution between the Buleleng Regency Governme... more This study aims to determine the form of dispute resolution between the Buleleng Regency Government and the private sector PT. Candra Dwipa regarding the construction of RTH Bung Karno Park, Singaraja city. The data collection technique used purposive sampling through interviews, observation, documentation and literature study. The subjects in this study were the Regional Government, especially the Commitment Making Official (PPK) of the Disperkimta, Buleleng Regency. Data processing and analysis techniques in this study will be carried out qualitatively. After the qualitative analysis process is carried out, then the data will be presented in a descriptive qualitative manner and systematically. The results showed that (1) a contract clause / agreement letter between the Buleleng Regency Government and PT. Chandra Dwipa is in accordance with the pacta sunt servanda principle and has implications for the rights and obligations of the parties, namely the DISPERKIMTA party can supervis...
This study aims to find out about the protection and empowerment of people with disabilities in B... more This study aims to find out about the protection and empowerment of people with disabilities in Buleleng Regency. In Buleleng regency, either government or private buldings including their public places are not built with fully provided accessibility for persons with disabilities. Furthermore, the persons with disabilities still having trouble to obtain their rights due to social and cultural factors, economic factors, weak policies and law enforcement in favor of disabled and also there is no legal umbrella that clearly regulates the protection and empowerment of persons with disabilities. As for this research is the normative legal study with using qualitatively analysis techniques. The fulfillment of social and economic rights is realized by the government of Buleleng Regency in the form of Social Assistance for Persons with Disabilities with giving an amount of money each month. The persons with disabilities are also trained to be given jobs according to their abilities. There a...
Uploads
Papers by I GUSTI AYU APSARI HADI